Kronologi Skandal Bank Century

Posted: 15 Desember 2009 in Manajemen/Bisnis

Kasus Bank Century menjadi isu terbesar dalam permasalahan di negeri kita. Kasus ini menggelinding semakin liar setelah terindikasinya keterlibatan pejabat-pejabat negara atas kebijakan untuk menyelamatkan Bank Century. Yang menjadi pertanyaan adalah layakkah bank tersebut diselamatkan?

Sebelumnya kita telusuri secara kronologis perjalanan bank ini yang kemudian menjadi skandal besar.

Tahun 1989, Robert Tantular mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Namun, penawaran umum terbatas (rights issue) pertama pada Maret 1999, Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 27 November 2001, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip akuisisi Chinkara Capital Ltd. terhadap Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac.

Periode 2002-2005

Tanggal 5 Juli 2002, izin akuisisi dari Bank Indonesia keluar. Meski demikian, BI mengendus perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara pada Bank CIC. Tetapi proses merger tetap dilanjutkan meskipun pemeriksaan Bank Indonesia menemukan pelanggaran signifikan tiga bank tersebut. Antara lain terdapat transaksi surat berharga fiktif senilai US$ 25 juta di Bank CIC yang melibatkan Chinkara.

Dalam perjalanannya, Bank CIC melakukan transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai US$ 25 juta yang melibatkan Chinkara. Selain itu terdapat pula SSB berisiko tinggi sehingga Century wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Ini berakibat CAR Bank CIC menjadi negatif. Kondisi ini membuat penarikan dana pihak ketiga besar-besaran yang mengakibatkan bank mengalami keseretan likuiditas dan telah melanggar ketentuan posisi devisa netto (PDN).

Tanggal 6 Desember 2004, Bank Indonesia menyetujui merger CIC, Danpac, dan Pikko menjadi Bank Century. Mantan Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution ikut andil berdirinya bank tersebut. Seketika itu juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Bank Century.

Pada bulan Juni 2005, Budi Sampoerna menjadi salah satu nasabah terbesar Bank Century cabang Kertajaya, Surabaya. Tak lama setelah itu Bank Indonesia mempermudah merger. Surat berharga Bank CIC kemudian dinilai lancar (semula dinilai macet) dan akhirnya CAR seolah-oleh memenuhi persyaratan merger. Selain itu kemudahan lain, hasil fit and proper test sementara atas pemegang saham yang dinyatakan tidak lulus ditunda penilaiannya.

Laporan Bank Indonesia tanggal 31 Oktober 2005 menyebutkan, dua bulan setelah merger, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century per 28 Februari 2005 negatif 132,5 persen. Dalam kondisi ini, seharusnya Bank Indonesia menetapkan Century sebagai bank dalam pengawasan khusus, namun BI hanya memberi kategori bank dalam pengawasan intensif, dimana Bank Century mempunyai masalah surat berharga dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan.

BI menenukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dalam kegiatan Century. Namun Bank Indonesia tidak mengambil tindakan tegas. Bahkan sejak 2004 Century melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PDN. Seharusnya Century diberi sanksi denda sebesar Rp 22 miliar, tapi BI memberi keringanan Rp 11 miliar.

Periode 2008

Di tahun 2008, Krisis keuangan global mulai melanda dunia. Sejak pertengahan Juli-November 2008 Bank Century mengalami kesulitan likuiditas. Beberapa nasabah besar Bank Century menarik dana yang disimpan di bank milik Robert Tantular itu, sehingga mengalami kesulitan likuiditas. Di antara nasabah besar itu adalah Budi Sampoerna, PT Timah Tbk, dan PT Jamsostek. Budi Sampoerna tidak dapat menarik uangnya yang mencapai Rp.2 triliun di Bank Century. Sepekan kemudian, bos Bank Century Robert Tantular membujuk Budi dan anaknya yang bernama Sunaryo, agar menjadi pemegang saham dengan alasan Bank Century mengalami likuiditas.

Pada tanggal 5 Oktober 2008, likuiditas Bank Century memburuk, Bank Indonesia meminta pemegang saham pengendali Hesham al-Warraq, pemegang saham Robert Tantular dan Rafat Ali Rizvi menyelesaikannya. Pada tanggal 30 Oktober 2008 Bank Century mengajukan permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek Rp 1 triliun.

Pada tanggal 6 November 2008 Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menempatkan Bank Century sebagai bank “dalam pengawasan khusus“. Kemudian Bank Century mengajukan pendanaan darurat karena sulit mendapat pendanaan dari pasar uang antarbank. Tanggal 13 November 2008 Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menyatakan Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah sehingga terjadi rush. Kemudian, Bank Indonesia menggelar rapat konsulitasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keungan Sri Mulyani, yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat.

Pada tanggal 14 November 2008 Bank Century mengajukan permohonan fasilitas pendanaan darurat dengan alasan sulit mendapat pendanaan. Budi Sampoerna setuju memindahkan seluruh dana dari rekening di Bank Century cabang Kertajaya, Surabaya ke Cabang Senayan, Jakarta.

Boediono Mantan Gubernur Bank Indonesia (kini wakil presiden) berperan memimpin rapat Dewan Gubernur pada 20 November 2008. Turut hadir disana Deputi Gubernur Senior Miranda S. Goeltom dan enam Deputi Gubernur Bank Indonesia. Rapat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menkeu tentang Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya penanganan lebih lanjut. Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century.

Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa minimal kecukupan modal Bank Century minus hingga 3,52 persen. Diputuskan, guna menambah kebutuhan modal untuk menaikkan minimal kecukupan modal menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar. Dan menyerahkan Bank Century kepada lembaga penjamin. Rapat KSSK memutuskan untuk menyerahkan penanganan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Delapan pejabat Bank Century dicekal, yaitu Sualiaman AB (Komisaris Utama), Poerwanto Kamajadi (Komisaris), Rusli Prakarta (komisaris), Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama), Lila K Gondokusumo (Direktur Pemasaran), Edward M Situmorang (Direktur Kepatuhan) dan Robert Tantular (Pemegang Saham).

Tanggal 23 November 2008, Bank Indonesia menemukan bahwa per 20 November 2008 diketahui rasio kecukupan modalnya minus 35,92. Untuk menambal rasio hingga 8 persen, dibutuhkan tambahan modal Rp 2,65 triliun. Lembaga penjamin langsung mengucurkan dana Rp.2,776 triliun kepada Bank Century. Bank Indonesia menilai minimal kecukupan modal 8% dibutuhkan dana sebesar Rp.2,655 triliun. Dalam peraturan lembaga penjamin, dikatakan bahwa lembaga dapat menambah modal sehingga minimal kecukupan modal bisa mencapai 10 persen, yaitu Rp.2,776 triliun.

Tanggal 26 November 2008 Robert Tantular ditahan dengan tuduhan menyelewengkan duit Century, banknya sendiri. Robert Tantular ditangkap di kantornya di Gedung Sentral Senayan II lantai 21 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri. Robert diduga mempengaruhi kebijakan direksi sehingga mengakibatkan Bank Century gagal kliring. Pada saat yang sama, Maryono mengadakan pertemuan dengan ratusan nasabah Bank Century untuk meyakinkan bahwa simpanan mereka masih aman.

Selama periode November hingga Desember 2008, dana pihak ketiga yang ditarik nasabah dari Bank Century sebesar Rp.5,67 triliun. Pada bulan Desember 2008, lembaga penjamin mengucurkan untuk kedua kalinya sebesar Rp.2,201 triliun. Dana tersebut dikucurkan dengan alasan untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank.

Periode 2009

LPS kembali menyuntik dana Rp 1,155 triliun dan menambah Rp 630,22 miliar untuk menutupi kebutuhan minimal kecukupan modal berdasarkan hasil assesment Bank Indonesia, atas perhitungan direksi Bank Century.

Pada tanggal 1 April penyidik KPK hendak menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun penyergarapan itu urung dilakukan lantaran suap batal dilakukan. Dikabarkan rencana penangkapan itu sudah sampai ke Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sejak itulah Polri reaktif terhadap KPK.

Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji mengeluarkan surat klarifikasi kepada direksi Bank Century. Isi surat tersebut adalah menegaskan uang US$18 juta milik Budi Sampoerna dari PT Lancar Sampoerna Besatari tidak bermasalah.

Tanggal 29 Mei Kabareskrim Susno Duadji memasilitasi pertemuan antara pimpinan Bank Century dan pihak Budi Sampoerna di kantornya. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Bank Century akan mencairkan dana Budi Sampoerna senilai US$58 juta dari total Rp 2 triliun dalam bentuk rupiah.

Di bulan Juni, Bank Century mengaku mulai mencairkan dana Budi Sampoerna yang diselewengkan Robert Tantular sekitar US$18 juta atau sepadan dengan Rp180 miliar. Namun, hal ini dibantah pengacara Budi Sampoerna, Lucas, yang menyatakan bahwa Bank Century belum membayar sepeserpun pada kliennya. Sebulan kemudian KPK melayangkan surat permohonan kapada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Bank Century. Akhir Juni 2009, Komisaris Jendral Susno Duadji mengatakan ada lembaga yang telah sewenang-wenang menyadap telepon selulernya. KPK menggelar koferensi pers. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto mengatakan jika ada yang tidak jelas soal penyadapan, diminta datang ke KPK.

Tanggal 21 Juli lembaga penjamin mengucurkan lagi Rp.630 miliar untuk menutupi kebutuhan minimal kecukupan modal Bank Century. Keputusan tersebut juga berdasarkan hasil assesment Bank Indonesia atas hasil auditro kantor akuntan publik. Sehingga total dana yang dikucurkan mencapai Rp.6,762 triliun.

Tanggal 12 Agustus mantan Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim divonis 3 tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah Rp.1,6 triliun. Dan tanggal 18 Agustus 2009, Komisaris Utama yang juga pemegang saham Robert Tantular dituntut hukuman delapan tahun penjara dengan denda Rp.50 miliar subsider lima tahun penjara.

Komisi Keuangan DPR menyoroti pembeng­kakan suntikan dana Century, dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi.

Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menkeu Sri Mulyani, Bank Indonesia dan lembaga penjamin untuk menjelaskan membengkaknya suntikan modal hingga Rp.6,7 triliun. Padahal menurut DPR, awalnya pemerintah hanya meminta persetujuan Rp.1,3 triliun untuk Bank Century.

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa jika Bank Century ditutup akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Pada hari yang sama pula, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa kasus Bank Century itu sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa dirinya telah diberitahu tentang langkah penyelamatan Bank Century pada tanggal 22 Agustus 2008, sehari setelah keputusan KKSK. Justru Kalla mengaku dirinya baru tahu tentang itu pada tanggal 25 Agustus 2008.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Sugeng Riyono memutus Robert Tantular dengan vonis hukuman 4 tahun dengan denda Rp. 50 miliar karena dianggap telah memengaruhi pejabat bank untuk tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Laporan awal audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 30 September 2009 terhadap Bank Century sebanyak 8 halaman beredar luas di masyarakat. laporan tersebut mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di balik penyelamatan Bank Century dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Century.

Akibat kejanggalan temuan BPK tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung membentuk tim kecil untuk menggulirkan hak angket guna mangkaji kasus Bank Century. Lima hari kemudian, wacana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk mengusut kasus Bank Century menjadi perdebatan di DPR. Tanggal 12 November 139 anggota DPR dari 8 Fraksi mengusulkan hak angket atas pengusutan kasus Bank Century.

Pada 23 November BPK menyerahkan hasil audit kasus Bank Century ke DPR. Fraksi Demokrat mendukung usul pembentukan panitia hak angket kasus Bank Century yang diajukan anggota Dewan.

Masalah Moral/Etika Kasus Bank Century

Kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainan instrumen derivatif yang berkembang ke arah miss-management yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) Bank Century.

Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Hasil penyidikan BPK menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat dari lahir. Pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR (Rasio kecukupan modal), Batas maksimal pemberian kredit, dan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek). Dari kejadian ini terlihat pihak Bank Century telah melakukan pembodohan publik dengan mengatasnamakan krisis global sebagai alasan untuk menutupi kebobrokan di dalam.

Meskipun Bank Century  tergolong kecil, namun kejahatan yang dilakukan orang-orang dalam bank ini termasuk luar biasa. Mereka bisa meyakinkan petinggi Menkeu, BI, LPS, JPSK, bahkan DPR RI, sehingga mengucurlah dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Besarnya dana talangan itu sungguh tidak masuk akal. Sebab, kalaupun Bank Century nanti berhasil diobati dan sehat kembali, paling-paling laku dijual hanya Rp 2 triliun saja. Bayangkan berapa besar kerugian negara untuk bank yang satu ini. Tidak hanya kerugian negara begitu besar, tetapi pembohongan yang dilakukan pihak terkait dalam kasus mengucuran dana talangan Bank Century dinilai luar biasa.  Dana talangan mengalir deras, tetapi entah megalir ke mana, di mana diyakini masuk ke kantong pribadi oknum tertentu, terutama deposan besar. Dana talangan yang dikeluarkan kepada Bank Century ternyata juga dibawa lari oleh pemegang sahamnya yang saat ini sudah berada di luar negeri.

Dalam kasus ini juga terjadi ketidakadilan. Nasabah-nasabah kecil tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, sementara nasabah besar (salah satunya Budi Sampoerna yang konon memiliki dana 1,8 triliun) malah dengan mudah mengambil dananya.

Gading Mahendradata

Komentar
  1. ahmad mustafa lutfi mengatakan:

    bagaimana kelanjukan dari kasus bank century hingga hari ini?
    apakah pemerintah hanya membahasnya tanpa meninjak lanjuti pelaku pelakuya?

  2. MST mengatakan:

    Hi, the facts you provided are very detailed. May i know the sources?
    Thanks.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s